Perkara Nomor 135/Pdt G/2024/PN Kota Tangerang : Saksi Saksi Jelaskan Batas Lahan, Menjelang Pemeriksaan Saksi Tambahan
BALI TERKINI.COM | Kabupaten Tangerang -Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diduga membuang sampah residu di Buaran Jati Desa Gintung Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang tanpa mengantongi izin Pemda Kabupaten Tangerang.
Sampah-sampah itu dibuang di sebuah lahan kosong berdasarkan pantauan tim awak media di lapangan lahan tersebut telah dipenuhi sampah residu yang berbau sangat menyenga.
tDi lokasi TPA di duga Ilegal tersebut ada salah seorang warga sedang menggaur-ngaur sampah ketika ditanya sama awak media beliau membenarkan adanya kegiatan setiap malam turun mobil-mobil truk sampah dari Tangsel.
“Iya pak semalam banyak mobil sampah di sini sekitaran ada kali 50 armada kurang lebih masing masing 2 ritasi par mobil truk sampah yang membuang sampah di sini, masalah yang punya saya tidak tau siapa orang nya,” ujar salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya.
Kegiatan tersebut menuai pertanyaan banyak orang pasal nya sampah dari Tangsel kok bisa masuk ke kabupaten sedang kan sudah jelas ada peraturan daerah/ PERDA .Kurang Lebih nya Sampah yang di kirim sebanyak 500 ton setiap hari nya dugaan dari Tangsel dikirim ke kabupaten tepatnya di Buaran Jati Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri yang berdekatan dengan TPA Jati Waringin akan menimbulkan keresahan masyarakat dengan aroma yang tidak sedap, dapat menyebabkan penyakit ISPA gangguan pernapasan dan pencemaran lingkungan serta air tanah.
Berdasarkan penemuan tim investigasi media di lapangan ada 2 titik tempat penimbunan sampah yaitu di bekas galian ED dan MF yang tidak memiliki izin / ilegal dan sudah beroperasi sejak bulan Agustus.
Penimbunan sampah tersebut juga tidak mengikuti prinsip pengelolaan lingkungan yang baik,sehingga menimbulkan dampak negatip pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Ketua GWI Meminta kepada Pemda dan DLHK, Ka. Satpol PP kabupaten Tangerang segera menindak lanjuti kegiatan tersebut pasal nya sudah melanggar UU dengan pasal 29 ayat (1) huruf “e”Jo pasal 40 ayat (1) UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.”
[ RED/TIM ]
BALI | Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Indonesian Afrika Forum (IAF) yang akan digelar pada awal September 2024 di Bali, berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia menunjukkan komitmennya untuk berkolaborasi secara maksimal. Forum ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan berbagai langkah persiapan, termasuk mengintensifkan komunikasi dengan negara-negara mitra di Afrika.
"Kami telah melakukan diplomasi proaktif dengan negara-negara Afrika untuk memastikan partisipasi aktif mereka dalam forum ini. Fokus kami adalah untuk memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi," katanya.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pameran produk unggulan Indonesia yang akan ditampilkan dalam forum tersebut.
"IAF adalah kesempatan emas untuk mempromosikan produk-produk Indonesia ke pasar Afrika. Kami berupaya agar produk-produk unggulan kita dapat lebih dikenal dan diterima di Afrika," ujarnya.
Kementerian Perindustrian juga tak ketinggalan dalam upaya ini. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, menyebutkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan kerjasama industri yang bisa diusung dalam forum tersebut.
"Kami berharap bisa memperkuat jaringan industri antara Indonesia dan Afrika, khususnya di sektor-sektor strategis seperti industri kreatif dan teknologi," jelas Reni.
Sinergi antara kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat memastikan kesuksesan Indonesian Afrika Forum, sekaligus membuka jalan bagi peningkatan kerja sama strategis yang lebih kuat antara Indonesia dan negara-negara Afrika di masa mendatang.
Dengan kerja sama yang erat antar kementerian dan lembaga ini, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya sebagai mitra strategis yang andal bagi negara-negara Afrika. Indonesian Afrika Forum diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertukaran ide dan peluang bisnis, tetapi juga tonggak penting dalam hubungan bilateral yang lebih erat dan berkelanjutan di masa depan. []
BANJARMASIN | Babinsa Koramil 01/Banjarmasin Timur Kopda Agus Arik melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Ketua RW 01 Bapak Rajudin di wilayah Jl Rambai Padi RT 14 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Senin, (16/8/24).
Sekedar diketahui Komsos merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung program pembangunan nasional melalui penguatan hubungan sosial dan keamanan serta untuk mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat untuk membahas berbagai isu terkait keamanan dan kesejahteraan warga.
Dalam pertemuan yang penuh dengan keakraban ini Kopda Agus dan Bapak Rajudin berdiskusi mengenai upaya-upaya untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan program-program pemberdayaan masyarakat. Komsos ini juga menjadi ajang untuk mendengarkan aspirasi warga dan mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu perhatian lebih.
Bapak Rajudin selaku ketua RW menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan bahwa kolaborasi antara Babinsa dan pihak RW sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.
Sementara itu, Kopda Agus selaku Babinsa setempat menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara aparat dan warga serta menciptakan rasa aman di masyarakat.
Pendim 1007/Bjm
Bali | High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) atau Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-Pihak 2024 menjadi bukti kepemimpinan Indonesia dalam solidaritas dan kolaborasi lintas sektoral.
Hal tersebut disampaikan Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Hendra Wahanu Prabandani di saat di temui Media di Bali.
“Meski Indonesia sering kali menjadi Tuan Rumah perhelatan internasional namun High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) tahun ini yang diadakan di Bali menjadi pembuktian Indonesia juga untuk dapat menyelenggarakan kegiatan internasional tersebut dengan sebaik baiknya,” kata Hendra.
HLF MSP 2024 akan menjadi bukti nyata bagaimana Indonesia mampu menggalang kemitraan multi-pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, hingga akademisi.
“Forum ini diharapkan menjadi katalisator untuk solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global, serta memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030,” jelasnya.
Mengusung tema "Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships: Towards a Transformative Change," HLF MSP 2024 diperkirakan akan mempertemukan sekitar 1.000 peserta dari berbagai negara dan organisasi internasional untuk bersama-sama membahas isu-isu global yang mendesak, termasuk upaya mempersempit kesenjangan pembangunan antara negara-negara di Selatan dan Utara, pungkasnya.
“Kita ingin menyampaikan penekanan terhadap pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk penguatan tindakan kolektif dalam rangka memastikan kolaborasi dan kerja sama yang inklusif, menemukan solusi inovatif untuk menyelesaikan masalah global yang kita tahu semakin hari semakin kompleks,” ujar Hendra.
Forum yang digelar pada 1-3 September 2024 di Bali itu tidak hanya melanjutkan estafet keberhasilan Indonesia dalam memimpin forum dunia, tetapi juga menjadi manifestasi dari komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif, ucapnya.
"Presidensi G20 sebelumnya telah menghasilkan Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries. HLF MSP 2024 meneruskan estafet dari apa-apa yang sudah dibangun Pemerintah Indonesia sampai saat ini,” imbuhnya. []
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru